Anggota Komisi I Arwani Thomafi. foto : Iwan Armanias/azk

Rencana pemerintah Amerika Serikat yang ingin menjadikan Yerusalem (Al-Quds)  sebagai Ibukota Israel menurut Anggota Komisi I Arwani Thomafi  jelas memukul mundur ikhtiar damai yang dirintis oleh berbagai pihak dalam mewujudkan kemerdekaan di Palestina.  Menurutnya rencana tersebut harus ditolak keras karena nyata-nyata bertentangan dengan resolusi legalitas Yerusalem yang merupakan bagian dari Palestina. 

“Penetapan Yerusalem sebagai ibukota Israel sama saja melegalkan penjajahan Israel terhadap Palestina. Ini harus ditolak karena sikap politik RI yang tertuang dalam konstitusi yakni secara tegas menentang setiap bentuk penjajahan di muka bumi ini,” jelas Arwani Thomafi dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (07/12/2017).

Sikap Indonesia dalam persoalan Palestina menurut Politisi PPP ini cukup jelas,  lugas dan tegas yakni mendukung kemerdekaan Palestina.  Sikap ini tertuang dalam politik luar negeri Indonesia maupun dalam kapasitas sebagai anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang telah menghasilkan Resolusi Jakarta  dalam KTT Luar Biasa di Jakarta pada tahun 2016 sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. 

Menurut Arwani, pidato Presiden AS Donald Trump hanyalah menunjukkan sikap politik populis untuk kepentingan domestik Amerika Serikat. Pidato tersebut sama sekali mengabaikan prinsip-prinsip kesetaraan,  kemanusiaan dan perdamaian. “Pidato Trump juga membuat stigmatisasi negatif atas perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai sikap ekstremis. Perjuangan Palestina adalah perjuangan kemanusiaan dan penegakan HAM,” tegasnya.

Arwani mendukung sepenuhnya dan  mendorong lebih kuat lagi upaya pemerintah Indonesia melalui Menlu atas ikhtiar penyampaian sikap politik Indonesia khusus merespons rencana penetapan Yerusalem sebagai Ibukota Israel.  Begitu juga mengapresiasi peran Indonesia dalam OKI melalui Wakil Tetap RI untuk OKI yang telah menggelar pertemuan luar biasa di Jedah,  Selasa (4/12/2017) khusus merespons rencana AS tersebut. “Sikap pemerintah ini harus didukung seluruh stakeholder untuk menunjukkan sikap kolektif bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina,” tutup Arwani. (hs/sc)